9 Tahun Gempa Jogja: Pentingnya Investasi Pengurangan Risiko Bencana

Oleh: Gatot Saptadi

Masih melekat dalam ingatan kita, sembilan tahun yang lalu, tepatnya hari Sabtu tanggal 27 Mei 2006 pada pukul 05.55 WIB, terjadi peristiwa yang tidak pernah dan tentu saja tidak boleh dilupakan, yaitu gempabumi tektonik di DIY berkekuatan 5,9 skala richter yang berlangsung selama 57 detik, dengan posisi gempa berada sekitar 25 km selatan-barat daya Yogyakarta.

Gempabumi tersebut meluluhlantakkan infrastruktur, perekonomian dan menimbulkan korban jiwa yang betul-betul diluar dugaan, lebih dari 5.000 orang meninggal, lebih dari 150.000 orang terluka dan sampai saat ini masih ada warga korban yang cacat tetap dan lumpuh. Tidak kurang dari 400.000 rumah  mengalami kerusakan termasuk 175.629 unit rumah diantaranya roboh dan rusak berat.

Ingatan ini makin lekat dengan peristiwa mirip yang terjadi belum lama ini yaitu gempabumi di Nepal berkekuatan 7,8 skala richter, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 yang mengakibatkan lebih 7.000 orang meninggal dunia dan hampir 2 juta orang kehilangan rumah tinggal.

Kejadian pahit akibat gempabumi jogja tahun 2006 tersebut memberi pembelajaran pada kita semua. Disamping penanganan tanggap darurat berupa penyiapan tempat penampungan sementara, pendistribusian logistik dan penerjunan tenaga kesehatan dll. yang bersifat responsif,  ada 2 hal yang bisa dijadikan pembelajaran. Yang pertama adalah pertanyaan mengapa bisa berakibat pada korban jiwa dan kerusakan serta kerugian yang cukup besar, dan yang kedua  mengapa proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah relatif cepat selesai.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita menyadari dan mengakui bahwa saat terjadi gempabumi 2006, kita tidak siap dan tidak mempunyai pengalaman terhadap terjadinya gempabumi tersebut, sehingga korban jiwa dan kerusakan serta kerugian yang diderita cukup besar. Pada saat itu  penyelenggaraan kebencanaan masih menggunakan pendekatan responsif, artinya penanganan bencana baru dilakukan saat sudah terjadi bencana, termasuk respon kelembagaannya yang saat itu masih bersifat adhoc serta pengetahuan kebencanaan yang terbatas, belum mengenal pendekatan manajemen risiko. Sehingga sudah seharusnya kedepan dilakukan perubahan paradigma dalam penanganan bencana yaitu dengan menggunakan pendekatan pencegahan dan kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dengan mengoptimalkan partisipasi semua potensi.

Pada pertanyaan kedua, diakui secara nasional bahkan internasional bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa jogja tahun 2006 telah menjadi best practice di dalam penanganan paska bencana, terutama dari sisi kecepatan pemulihan. Bagaimana tidak, lebih dari 175.000 rumah rusak berat/roboh dapat dibangun kembali hanya dalam waktu 18 bulan, itu berarti dalam  satu hari dapat terbangun 325 rumah. Lebih lagi proses pembangunannya mengedepankan pemberdayaan masyarakat secara berkelompok serta kearifan lokal dengan pendampingan fasilitator tanpa  menggunakan kontraktor. Ini menunjukkan bahwa potensi masyarakat jogja dengan ke arifan-lokalnya merupakan modal berharga yang perlu dikelola dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sehingga belajar dari 2 hal tersebut, sudah saatnya DIY dalam melaksanakan pembangunan berkesinambungan harus lebih mengedepankan pendekatan arus utama Pengurangan Risiko Bencana pada semua sektor pembangunan.

Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi dampak terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak bencana.Pengurangan risiko bencana tidak hanya bicara manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana secara terpisah, tetapi juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Artinya kalau pendekatan ini dilakukan pada semua sektor pembangunan tentu akan dapat memperkuat kapasitas yang ada di semua lini kehidupan baik itu infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan dll. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang tidak sehat akan meningkatkan risiko bencana  dan kerugian bencana. Pendekatan ini dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, perijinan dan standarisasi regulasi.  Dengan demikian, pengurangan risiko bencana sudah semestinya melibatkan setiap bagian dari masyarakat, pemerintah, sektor profesional dan swasta untuk secara bersama-sama bertindak.

Apabila terjadi bencana tanpa pengurangan risiko bencana, tidak akan ada artinya kita bicara peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, semuanya akan mengalami degradasi. Untuk itu Pengurangan Risiko Bencana mutlak menjadi modal guna memperkuat kapasitas di semua aspek kehidupan, meskipun bencana tidak menentu waktu terjadinya. Kita harus melihat bahwa Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah investasi dari proses pembangunan secara berkesinambungan, dijadikan jaminan apabila terjadi bencana bisa diminimalkan timbulnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian yang besar.

Alam sudah memperingatkan melalui peristiwa gempabumi jogja 2006, apakah kita akan melupakan begitu saja?

*Penulis adalah: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) DIY
Jalan Kenari No. 14 A Yogyakarta
No. HP : 0811257410

*Tulisan ini ditayangkan dalam SKH Kedaulatan Rakyat , 27 Mei 2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *