Pekerjaan Rumah Kita Belum Selesai: Telaah Undang-Undang Desa Untuk PRB

Oleh: Saleh Abdullah

Seorang teman pernah berkata: “selalu menggelisahkan melihat jejak-jejak langkah di belakang kita”. Entah apa yang terjadi sepanjang tahun 2013 lalu. Sebagian orang mungkin mencatatnya dalam kenangan, sebagian lain mungkin menulisnya dalam buku catatan harian. Sepanjang tahun itu, kita mendengar ada sejumlah teman dan lembaga yang bergerak dinamis mengawal lahirnya Undang-Undang Desa. Beberapa diskusi dan pertemuan diselenggarakan di berbagai tempat, untuk menyikapi lahirnya undang-undang tersebut, termasuk berpartisipasi untuk memberikan gagasan isi undang-undang tersebut. Bahkan beberapa teman yang kita kenal dekat, berada di pusaran strategis lahirnya undang-undang tersebut. Entah sebagai perumus, entah sebagai reviewer. Tapi sampai di etape terakhir ketika undang-undang itu disahkan pada Januari 2014, kita, para aktivis pengurangan risiko bencana (PRB), hanya jadi penonton yang senyap. Padahal peluang untuk ikut memengaruhi konten undang-undang tersebut nisbi terbuka. Tidak, ini bukan berarti kita kecolongan. Kita hanya lengah. Atau mungkin juga kita hanya terpaku pada Undang-Undang No 24/2007 tentang Pengurangan Risiko Bencana, yang sektoral, dan tidak mempunyai struktur pelaksana yang kuat dan berwibawa itu.

Undang-Undang Desa No 6/2014 telah disahkan. Beberapa Peraturan Pemerintah untuk mengimplementasikannya pun sudah dibuat. Sebagai produk aturan dan hukum, undang-undang itu sudah dijalankan. Layar sudah terkembang. Biduk tak bisa lagi dikelokkan. Seperti orang yang baru dibangunkan dari tidur panjang, kini kita disadari bahwa Desa adalah lokasi terujung, dalam rantai sistem pemerintahan, yang menjadi subyek strategis bagi pengembangan dan penguatan kegiatan-kegiatan PRB. Artinya lagi, Undang-Undang Desa dan Undang-Undang PRB, pada dasarnya, punya subyek strategis yang sama: Desa. Dari segi substansi, Undang-Udang Desa, terlepas dari beberapa kekurangan yang mungkin masih bisa dicari-cari, mempunyai issu strategis: membangun kemandirian desa yang bertumpu pada partisipasi warga, di antaranya, lewat penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Sementara dalam kegiatan PRB, selain pentingnya aspek-aspek mitigasi untuk mengantisipasi ancaman, juga mempunyai issu sentral: memperkuat ketangguhan. Karena ketangguhan inilah yang akan memangkas kerentanan. Dan aspek strategis utama penopang ketangguhan adalah livelihood. Tanpa menyepelekan arti pentingnya, kegiatan PRB yang terlalu fokus pada mitigasi, selain garing, juga cenderung melihat PRB melulu urusan teknis. Cara pandang teknis ini berpotensi menjadi ironi dan kebijakan PRB yang tidak jodoh. Sebuah daerah kepulauan yang andalan transportasinya laut, ketika BPBDnya baru terbentuk, langsung mendapatkan bantuan mobil untuk operasional. Padahal motor boat atau kapal laut lainnya jauh lebih diperlukan.

Undang-Undang Desa memberikan banya solusi bagi penguatan livelihood, baik dari segi substansi pentingnya partisipasi warga, pengaturan urusan sendiri, pengelolaan ekonomi desa, konsolidasi kawasan antar desa bagi kepentingan-kepentingan strategis, hatta penguatan lembaga kemasyarakatan desa yang multi fungsi. Jadi kendati tidak ada pasal atau ayat dalam UU Desa yang secara eksplisit bernuansa PRB, tetapi beberapa substansi ayat-ayatnya bisa bermanfaat untuk mengembangkan, atau memperkuat penghidupan, kelembagaan, dan partisipasi warga.

Maka jangan lempar handuk dulu…

Ketangguhan adalah kemampuan sistemik dari satu komunitas, yang potensial terkena ancaman bencana, untuk menghadapi, “menguntal” dan atau pendeknya beradaptasi, sehingga bisa pulih dari efek bahaya pada waktu yang tepat dan efisien. Kemampuan sistemik mana didukung oleh pelestarian dan restorasi struktur dasar penting dan fungsi kehidupan. Bila definisi atau pengertian itu diterima, maka UU Desa menawarkan beberapa jalan untuk dilewati dan dimanfaatkan. Kita juga bisa mensinergikan UU Desa dengan UU relevan lain seperti Tata Ruang, Lingkungan, SDA, Kehutanan, UU PRB, dan sebagainya. Untuk itu harus ada semacam pemetaan kebijakan, untuk melihat kebijakan-kebijakan mana lagi yang bisa disinkronkan. Dari sana, peta jalan advokasi bisa dibentangkan lebih jelas dan multi dimensi.

Memperkuat ketangguhan warga, karena terkait perkara penghidupan, barang tentu akan merupakan perkara yang terstruktur dan sistemik. Selain mempunya dimensi-dimensi praktis, ia juga mempunyai dimensi lintas kebijakan, sosial, ekonomi, politik, serta sering lintas geografis. Ruang lingkupnya, sungguh, tidak bermatra 1-2. Karenanya diperlukan pendekatan multi kebijakan untuk mendukungnya. Apalagi kita berasumsi bahwa kebijakan yang satu tidak dibuat untuk membunuh atau membuat melempem kebijakan lainnya. Kalau ada produk kebijakan seperti itu, laporkan saja politisinya ke Donald Trump!

* Anggota Kelompok Kerja FPRB Yogyakarta, 2012-2015, Anggota Pengarah Tim Relawan Kemanusiaan INSIST, Yogyakarta. Email: <saleh@insist.or.id>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *