Belajar dari bencana Garut

Oleh : Redaksi Beritagar @beritagar| 17:46 WIB – Kamis , 22 September 2016

beritagar Pemerintah Kabupaten Garut dan Jawa Barat seakan tak mau belajar dari peristiwa banjir yang pernah terjadi di Garut. Padahal banjir dan longsor pernah terjadi pada 2011. Saat itu tercatat tiga rumah hanyut diterjang banjir aliran Sungai Cimanuk. Pada 2014, banjir dan longsor juga kembali terjadi. Kali ini lebih parah. Banjir lumpur itu merendam sedikitnya 720 unit rumah, 95 kolam ikan, ternak, sapi dan domba. Amuk Sungai Cimanuk itu juga menghanyutkan 7 unit rumah dan 35 unit rumah lainnya rusak.

Dan kini, banjir dan longsor terjadi pada Selasa (20/9/2016) itu lebih parah. Malam yang tenang itu berubah menjadi petaka. Tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur tapi juga menghilangkan nyawa warga. Tercatat kurang lebih 23 orang meninggal dan 18 orang lainnya belum ditemukan. Ini merupakan peristiwa terparah sepanjang sejarah banjir dan longsor di wilayah itu.

Seperti biasa, ketika peristiwa terjadi para pejabat setempat selalu sibuk berkoar-koar mencari sebab musababnya. Bencana ini, memang tidak kita inginkan. Namun semestinya, pemerintah setempat sudah bisa belajar dari dua peristiwa yang pernah terjadi. Sehingga peristiwa yang terjadi Selasa lalu itu setidaknya bisa dicegah.

Apalagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sejak 1980 daerah aliran (DAS) Sungai Cimanuk di Kabupaten Garut yang bermuara ke Kabupeten Indramayu itu sudah ditetapkan status kritis. Daerah aliran Sungai Cimanuk sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

Berdasar data yang ada di BNPB, pada 1995 penduduk sekitar DAS Cimanuk kurang dari 3,08 juta jiwa. Namun pada 2005 jumlah mereka meningkat signifikan menjadi 4,4 juta jiwa.

Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, parameter kerusakan DAS Sungai Cimanuk diukur dari koefisien regim sungai (KRS) atau perbandingan debit maksimum saat terjadi banjir dan perbandingan debit minimun saat tidak terjadi banjir pada musim kemarau.

DAS dikatakan buruk jika koefisien regim sungainya(KRS) di atas 80. Di sungai Cimanuk koefesien regimnya 713 KRS. Bisa dibayangkan, betapa parahnya kerusakan yang terjadi di sungai itu. Imbasnya, ketika terjadi hujan lebat dikonversi ke permukaan dan terjadi banjir, ketika hujan reda banjir lebih cepat surut.

Jika dibandingkan dengan sungai-sungai besar yang ada di Pulau Jawa, seperti Bengawan Solo dan Sungai Brantas, KRS Sungai Cimanuk amatlah buruk.

Ciri-ciri DAS yang rusak adalah jika terjadi hujan dengan intensitas besar maka debit air akan meningkat drastis sehingga meluber ke daerah pinggiran sungai. Apabila hujan reda, maka luberan air akan cepat mengering.

Rusaknya DAS Cimanuk ini bisa jadi disebabkan karena pinggiran sungai yang mulai berubah fungsi. Mulai dari permukiman hingga tanah pertanian dan perkebunan.

Rusaknya DAS Sungai Cimanuk memang bukan satu-satunya penyebab. Tokoh masyarakat Cikajang, Asep Sopyan, punya informasi. Pada 2008, tanah Hak Guna Usaha Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) Perkebunan Teh Pamegatan yang berada di Kecamatan Cikajang, Cigedug, dan Banjarwangi milik Pemprov Jabar memiliki luas sekitar 1.070 hektare dari sebelumnya 1.947 hektare.

Namun tanah itu dibiarkan. Karena pembiaran itu, pada 2010, lahan tersebut hanya tersisa seluas 782 ha. Lahan yang semula digunakan sebagai perkebunan teh itu, akhirnya 60 persennya telah digunakan sebagai lahan pertanian tanaman holtikultura oleh masyarakat.

Karenanya, tak salah apa yang dikatakan Ketua I Forum Jawa Barat Selatan Suryaman Anang. Menurut dia, alih fungsi lahan di hulu Sungai Cimanuk terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemeliharaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap lahan perkebunan yang dikelolanya. Padahal sudah lama diprediksi bahwa alih fungsi itu akan menyebabkan banjir dan longsor.

Penguasaan secara ilegal oleh masyarakat itu membuat sebagian warga Jawa Barat resah. Pada November 2010, warga yang tergabung dalam Forum Jawa Barat Selatan menyampaikan surat resmi bernomor 106/BLJ-E/X/2010 kepada Gubernur Jawa Barat. Salah satu yang mereka sampaikan menyangkut pembagian zona. Mereka meminta lahan itu dibagi 3 zona peruntukan di antaranya lahan yang layak untuk pertanian sayuran, perkebunan dan konservasi, juga lahan yang bisa dijadikan permukiman masyarakat.

Lain lagi yang diungkapkan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Jawa Barat. Menurut Kepala BPLHD Jawa Barat, Anang Sudarna, bencana ini sebagai buntut dari aktivitas pembangunan yang melanggar ketentuan rencana detail tata ruang (RDTR). Sejumlah kawasan lindung di Garut ternyata sudah berubah peruntukan.

Pernyataan ini terasa aneh. Karena, Anang sebagai orang yang punya kapasitas seharusnya bisa mengantisipasi sejak awal soal pelanggaran RDTR.

Karenanya, seharusnya peristiwa banjir dan longsor di Garut ini menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali meninjau dan mengembalikan seluruh DAS dan hutan lindung lainnya ke peruntukan aslinya. Karena potensi banjir dan longsor tidak hanya ada di Garut tapi juga di daerah lainnya yang bisa jadi karena punya penyebab yang sama dengan yang ada di Garut.

Alangkah eloknya, jika stakeholder saat ini mulai duduk bersama, memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan dan berpotensi banjir dan longsor. Mungkin langkah ini sudah pernah diambil. Tapi –sekali lagi–sangatlah baik jika mereka kembali duduk dan langsung mengeksekusi hasil keputusannya. Jika memang harus ada yang ditindak, tindaklah. Jangan sampai bencana di Garut ini sekedar lewat dan nanti akan kembali ribut lagi ketika ada bencana lain datang.

Sumber: https://beritagar.id/artikel/editorial/belajar-dari-bencana-garut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *