Statuta

.: Download Statuta Forum PRB DIY (pdf), klik di sini.

STATUTA
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMBUKAAN

Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum PRB DIY) adalah Forum adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan (multy stakeholders) DI.Yogyakarta yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah DI.Yogyakarta. Sebagai Platform Pengurangan Risiko Bencana di tingkat provinsi yang menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kolaborasi & koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas-aktivitas PRB melalui proses konsultatif dan partisipatif yang selaras dengan pelaksanaan kerangka kerja PRB sebagaimana ditetapkan kebijakan nasional.

Sejalan dengan cita-cita nasional untuk menjadi komunitas yang tangguh terhadap bencana, Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan misi yang diilhami oleh nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan komunitas Daerah Istimewa Yogyakarta yang tangguh terhadap bencana.

Berdasarkan keyakinan tersebut, Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan bencana.

Untuk mewujudkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah Statuta Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Statuta ini sebagai norma hukum dasar yang dipergunakan dalam merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan forum serta merupakan sumber dan dasar hukum bagi penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

BENTUK

  1. Forum adalah wadah yang menyatukan elemen-elemen pemangku kepentingan (stakeholders) yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Elemen-elemen yang termasuk di dalamnya adalah lembaga pemerintah dan kelompok organisasi masyarakat sipil. Sedangkan upaya-upaya dalam bidang pengurangan risiko bencana meliputi antara lain: mitra pemerintah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), pengembangan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, bantuan kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang bertugas di sektor publik, penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, dan pendidikan. Forum adalah organisasi mandiri (lembaga otonom) yang mengembangkan fleksibilitas untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan persoalan, berpegang dan berpedoman pada prinsip-prinsip yang disepakati forum anggota, peraturan, dan kerjasama yang saling menguntungkan dari seluruh elemen yang menjadi anggota forum.
  2. Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kerangka konseptual pengurangan risiko bencana yang terdiri dari elemen-elemen yang dipandang mempunyai kemungkinan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat; untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak merugikan yang ditimbulkan bahaya, dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan.

IDENTITAS
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

  1. Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta secara formal didirikan untuk menjadi platform PRB Provinsi pada tahun 2009 untuk waktu yang tidak ditentukan. Pendirian dilakukan atas prakarsa dari pegiat dan mitra Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari organisasi masyarakat, pemerintah, bisnis, media, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga internasional yang bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Pada waktu didirikan Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PLANAS PRB)

VISI DAN MISI

1. VISI
Menjadi komunitas Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sistem sosial, ekonomi dan budaya yang tangguh terhadap bencana sebagai bagian dari upaya-upaya pengurangan risiko bencana di Negara Republik Indonesia.

2. MISI
a. Mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi pengembangan budaya pencegahan, melalui advokasi dan penumbuhan kesadaran dan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana.
b. Memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan.
c. Menggunakan berbagai perspektif dan aksi yang bersifat multi sektor dan multi disiplin ilmu.
d. Menjadi wadah kerjasama efektif multi-pihak dan lintas bidang/sektor dalam proses-proses pembangunan berkelanjutan
e. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengurangan risiko bencana melalui upaya yang terpadu dan terkoordinasi dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi dan pengambilan keputusan pembangunan.
f. Memobilisasi sumber daya dan kapasitas pemangku kepentingan lokal, lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional/struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.
g. Menjadi center of excellence dalam pengurangan risiko bencana.

TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

1. TUJUAN UMUM

a. Mengkoordinasi kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Mengarusutamakan pengurangan risiko bencana secara partisipatif dalam perencanaan, kebijakan, dan program-program pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
d. Melembagakan dan mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan, kebijakan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. TUJUAN KHUSUS
a. Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumber daya lebih baik, efektif, terpadu antar pemangku kepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Mendorong partisipasi aktif komunitas, para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan.
c. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, petikan pembelajaran atau hikmah pembelajaran dan praktek terbaik atau good-practices.
d. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan.
e. Membangun dan meningkatkan hubungan antar pelaku pengurangan risiko bencana di tingkat akar rumput sampai global.

PRINSIP

1. Partisipasi
perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta.
2. Kesetiakawanan
Kesetiakawanan adalah perasaan bersatu, sependapat dan sekepentingan, solider.
3. Solidaritas
Solidaritas adalah sifat (perasaan) solider, sifat satu rasa (senasib sepenanggungan), perasaan setia kawan. Solider adalah bersifat mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu (senasib, sehina, semalu dsb), (rasa) setia kawan.
4. Kesukarelaan
Kesukarelaan berarti dengan kemauan sendiri, dengan rela hati, atas kehendak sendiri (tidak karena diwajibkan).
5. Terbuka
Terbuka adalah tidak terbatas pada pihak tertentu saja, tidak dirahasiakan.
6. Toleransi
Toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakukan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.
7. Kesetaraan
Keadaan dimana semua unsur dalam forum mempunyai status yang sama dalam hal tertetu. Hal ini juga mencakup kewajiban dan kesempatan yang sama.
8. Non-diskriminatif
Non diskriminatif adalah tidak bersifat mendiskriminasi (membeda-bedakan).
9. Komitmen
Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu hal.
10. Akuntabilitas
Sebuah pengakuan dan asumsi tanggung jawab untuk sebuah tindakan, hasil, keputusan dan kebijakan termasuk administrasi, manajemen, pelaksanaan, dalam lingkup peran atau posisi pekerjaan dan mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjawab dan menjelaskan segala konsekuensi yang timbul.

FUNGSI

  1. Mekanisme yang digunakan daerah untuk pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana, khususnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
  2. Mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas-aktivitas PRB selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Pengawas (watch body) kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
  4. Fasilitator integrasi pengurangan risiko bencanake dalam kebijakan, perencanaan dan program daerah di berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional.
  5. Mekanisme yang digunakan daerah untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.
  6. Katalis untuk konsultasi daerah dan membangun konsensus para pihak atau pemangku kepentingan (multi-party or multi-stakeholders).

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan
Forum PRB DIY mempunyai ruang lingkup kegiatan yaitu:
a. pengurangan risiko bencana
b. pembangunan berkelanjutan

2. Kegiatan- Kegiatan Forum
a. Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik.
b. Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program daerah/nasional.
c. Melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait secara menyeluruh.
d. Mengidentifikasi tren, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas pengurangan risiko bencana
e. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana
f. Membentuk gugus tugas tematis (thematic platform/task force) sesuai dengan bidang prioritas pengurangan risiko bencana yang kontekstual.
g. Mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana
h. Mendorong proses penyususnan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berpespektif pengurangan risiko bencana
i. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta
j. Menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan
k. Menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati secara nasional
l. Mengkoordinasikan upaya bersama antar/sesama anggota untuk pengurangan risiko bencana
m. Memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati
n. Berperan dalam kegiatan pendididkan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat..

UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Unsur-unsur organisasi adalah sebagai berikut:

  1. Anggota: lembaga/institusi/organisasi/kelompok yang dinyatakan menyatakan diri menjadi anggota tanpa batas waktu serta memenuhi kewajiban sebagai anggota.
  2. Peninjau: lembaga-lembaga yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam proses-proses forum untuk jangka waktu terbatas.
  3. Mitra: lembaga/Institusi/organisasi/kelompok baik lokal, nasional maupun internasional yang memiliki kesamaan visi dan misinya dalam pengurangan risiko bencana dan mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan menjunjung prinsip-prinsip Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.
  4. Sekretariat: fasilitas administrasi dan logistik yang disediakan untuk memfasilitasi pelaksanaan harian terkait dengan administrasi, keuangan, dan urusan umum lainnya, dengan keikutsertaan dan kontribusi sukarela dari unsur-unsur organisasi yang lain.

ORGANISASI FORUM

1. Dewan Kehormatan
a. Institusi pengurus yang dapat bertindak sebagai penasehat serta memfasilitasi penyelesaian persengketaan antar unsur forum dan/atau didalam institusi dewan pengurus.
b. Terdiri dari 5 Individu perseorangan yang memiliki kapasitas kepemimpinan di level Daerah Istimewa Yogyakarta /nasional dan opinion leader tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta /nasional, atau mewakili golongan tertentu yang dianggap belum terwakili kepentingannya di dalam forum.

2. Dewan Pengurus
a. Institusi pengurus dengan mekanisme kepemimpinan kolektif yang terdiri dari 5 individu perseorangan dengan mandat organisasi anggota forum.
b. Terdiri dari seorang koordinator bidang, dan 4 orang yang dikenali (recognized) memiliki pengalaman pada urusan yang menjadi tanggung jawabnya, 4 urusan tersebut yakni: 1) Advokasi, Regulasi dan Kebijakan, 2) Capacity building & Knowledge management, 3) Partisipasi dan pelembagaan, 4) Pegembangan Organisasi
c. Untuk menjalankan urusan harian presídium memiliki kewenangan untuk membentuk manajemen sekretariat.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  1. Kongres adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi.
  2. Rapat Kepengurusan adalah mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus.
  3. Rapat Harian Dewan Pengurus.

KEANGGOTAAN

  1. Anggota forum adalah elemen-elemen pemangku kepentingan (stakeholders) yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, elemen-elemen yang termasuk di dalamnya adalah lembaga pemerintah dan kelompok organisasi masyarakat sipil.
  2. Keanggotaan dapat diperoleh dengan mengajukan sesuai prosedur administrasi.
  3. Keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Pengurus setelah mendapatkan rekomendasi/referensi dari 2 anggota forum.
  4. Keanggotaan diinformasikan/diumumkan pada forum tertinggi.
  5. Anggota pertama forum adalah organisasi-organisasi yang mendukung pendirian forum dan menyatakaan kesediaannya menjadi anggota pertama

KONGRES ANGGOTA PERTAMA

  1. Dihadiri oleh anggota pertama (diundang dan/atau mendaftar kepada Sekretariat Kongres).
  2. Kongres merekomendasikan anggota dewan kehormatan.
  3. Kongres memilih anggota dewan pengurus.

TATA URUTAN PERATURAN DAN/ATAU KEPUTUSAN

Tata urutan peraturan dan/atau keputusan yang berlaku di Forum Pengurangan Risiko Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

  1. Statuta Forum.
  2. Peraturan Forum.
  3. Keputusan Dewan Pengurus.

PERUBAHAN STATUTA

Untuk pertama kalinya Statuta disusun dan ditetapkan oleh Tim Kerja dan Formatur Forum. Pada periode selanjutnya Statuta hanya dapat diubah oleh Kongres Anggota.

ATURAN PERALIHAN

  1. Segala peraturan dan/atau keputusan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan perubahan menurut statuta ini.
  2. Dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun atau 1 periode kepengurusan Forum sejak disyahkannya statuta ini, segala peraturan dan/atau keputusan sudah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam statuta.

PENUTUP

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal disyahkan

Disyahkan di Yogyakarta
Pada Oktober 2009